Bawaslu Gowa ; Politik Uang Rendahkan Harkat Martabat Kemanusiaan

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gowa, Juanto menyampaikan praktek politik uang dalam tahapan pemilihan umum melecehkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi, meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. \n \nPolitik uang sering kali dianggap rezeki" lima tahunan sebagai cara 'instan' untuk mendongkrak perolehan suara. Padahal, cara demikian justeru merupakan bentuk pembodohan rakyat, mematikan nalar sehat, melemahkan kaderisasi pendidikan politik, dan mengikis nilai kepemimpinan yang berkualitas. \n \n“Politik Uang jangan dianggap sebagai "rezeki", baik dalam bentuk uang atau materi barang lainnya. Politik Uang itu merusak tatanan demokrasi dan merendahkan harkat kemanusiaan", kata Juanto, disela-sela kegiatan diskusi bersama Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad. \n \nSaiful Jihad yang juga mantan tokoh LSM Sulsel itu turut menyampaikan, pelanggaran Pilkada yang terjadi dari tahun ke tahun mestinya jadi sumber pembelajaran, agar tak diulangi kembali. Beberapa pelanggaran sangat berpotensi akan terulang dalam pilkada serentak 2024. Salah satu bentuk pelanggaran yang massive terjadi yaitu praktek politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). \n \nDalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran, Ia memastikan jajaran Bawaslu tidak tinggal diam dengan terus melakukan upaya pencegahan. \n \n"Terutama terhadap praktik politik uang. Bawaslu mengajak masyarakat, mahasiswa, dan peserta pemilu untuk menolak uang dari peserta pemilu," tegasnya. \n \nBeberapa agenda telah dilakukan oleh Bawaslu, misalnya ‘Gerakan sosialisasi Desa Pengawasan dan Tolak Politik uang’, ini bagian dari program sosialisas pencegahan, melakukan pendidikan Demokrasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat desa dalam menentukan hak pilihnya. Selain itu, tujuannya untuk menumbuhkan keterampilan pemahaman politik di masyarakat. \n \nSaiful Jihad menambahkan, Bawaslu se-Sulsel terus berupaya memberikan pendidikan Demokrasi dan pemahaman kepada masyarakat akan dampak buruk praktik politik uang, yang berpotensi menjadi cikal bakal rusaknya demokrasi di Indonesia dan melahirkan prilaku korup. \n \n“Politik Uang adalah kejahatan demokrasi yang luar biasa, yang dapat mencederai proses demokrasi,” ujar Saiful. \n \nGerakan dan deklarasi anti politik uang, bertujuan untuk membentuk aktor desa menjadi tim yang memberikan pendidikan demokrasi positif bagi masarakat, khususnya berkaitan dengan mekanisme pelaporan jual-beli suara (politik uang). \n \nDari sejumlah desa yang melakukan deklarasi Tolak Politik Uang, salah satunya di Desa Sicini Kabupaten Gowa, ini diharapkan sebagai desa yang mampu maksimal dan konsisten untuk melakukan kerja-kerja pendidikan Demokrasi terus menerus. \n \nJuanto menimpali, saat ini banyaknya kasus korupsi yang terjadi, mungkin karena bermula dari prilaku politik transaksional. \n \nIa juga menjelaskan, politik transaksional adalah embrio dari persoalan korupsi. Untuk itu, Juanto berharap, masyarakat dapat menjadi pemilih yang berdaulat dan rasional, karena nantinya, pemilihlah menentukan nasib daerah dan bangsa, yang mempunyai otoritas tertinggi dalam proses demokrasi. \n \n“Kami berpesan agar masyarakat tidak mudah terpemgaruh Pikitik Uang, diiming-imingi oleh peserta pemilu, dengan cara tolak uangnya dan laporkan orangnya. Prilaku ini tidak lazim, bertentangan dengan undang-undang dan nilai kemanusiaan,” demikian ucap mantan direktur program sekolah demokrasi Gowa."